Ternate – haluanmslutnews.com. Memperingati Hari Buruh Sedunia (May Day) yang jatuh pada Jumat, 1 Mei 2026, Front Perjuangan untuk Demokrasi (FPUD) menggelar aksi unjuk rasa di Kota Ternate, Maluku Utara. Aksi tersebut menyasar dua titik utama, yakni kantor kediaman Gubernur Maluku Utara dan kantor Wali Kota Ternate.
Aksi ini menjadi bentuk protes terhadap kondisi kesejahteraan buruh serta terbatasnya akses pendidikan di wilayah Maluku Utara. Massa aksi membawa berbagai spanduk dan menyampaikan orasi secara bergantian sebagai wujud tuntutan terhadap pemerintah daerah.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Yasir Ashari, menegaskan bahwa peringatan May Day tidak boleh dimaknai sekadar sebagai seremoni tahunan, melainkan momentum perjuangan bagi kelas pekerja.
“Ini bukan seremonial mengampanyekan kemenangan buruh, tetapi tentang perlawanan dan menuntut apa yang menjadi hak rakyat, khususnya kelas pekerja,” ujar Yasir dalam orasinya.
Menurutnya, ekspansi industri pertambangan yang berkembang pesat di Maluku Utara telah mengubah struktur sosial masyarakat. Banyak pelajar dan petani yang beralih menjadi buruh di sektor industri, namun perubahan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.
Dalam aksi tersebut, FPUD menyoroti dua isu utama, yakni tuntutan kenaikan upah buruh dan realisasi pendidikan gratis yang ilmiah serta demokratis. Massa aksi menilai bahwa selama ini terjadi ketimpangan dalam distribusi hasil kerja buruh yang berdampak pada sulitnya akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.
Salah satu orator menyampaikan bahwa nilai kerja buruh kerap tidak sepenuhnya kembali kepada mereka. “Kami melihat adanya pengisapan dan akumulasi terhadap nilai kerja kelas buruh, termasuk yang berdampak pada biaya pendidikan,” ujarnya.
Selain itu, massa aksi juga mengkritik kebijakan pemerintah daerah, baik di tingkat Pemerintah Kota Ternate maupun Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Mereka menilai masih terdapat pelanggaran terhadap hak-hak buruh dan masyarakat dalam berbagai sektor.
Meski tidak berhasil menemui pejabat terkait karena bertepatan dengan hari libur, FPUD menegaskan bahwa tuntutan mereka akan terus diperjuangkan. Mereka berharap isu yang diangkat dapat menjadi perhatian publik melalui pemberitaan media.
“Harapannya, meski tidak bertemu instansi terkait, tuntutan ini tetap tersampaikan ke publik. Ke depan kami akan membangun konsolidasi yang lebih besar,” kata Yasir.
Dalam aksi tersebut, FPUD juga menyampaikan 14 poin tuntutan, di antaranya: menghentikan kriminalisasi gerakan buruh, menyediakan ambulans laut bagi wilayah Batang Dua, Hiri, dan Moti, menghentikan perampasan ruang hidup petani dan nelayan, mendorong industrialisasi nasional di bawah kontrol buruh, mewujudkan upah layak nasional, serta melaksanakan reforma agraria.
Selain itu, mereka juga menuntut penghentian kriminalisasi buruh tani, peningkatan kesejahteraan tenaga guru, penolakan terhadap program MBG, penolakan liberalisasi pendidikan dan skema perdagangan tenaga kerja, kenaikan upah buruh, serta pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis.
Tuntutan lainnya meliputi penolakan reklamasi di Maluku Utara, penyelesaian masalah air bersih di Kota Ternate, serta pengaktifan kembali Pasar Sasa.
Melalui aksi ini, FPUD berharap pemerintah dapat mengambil langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan buruh dan menjamin akses pendidikan yang adil bagi seluruh masyarakat.
(Ay/Red)
